 |
Deli Serdang, Faktainews.com | Pemerintah Kecamatan Batang Kuis menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan pada Rabu, 2 Juli 2025, bertempat di Aula Kantor Camat Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB ini dihadiri oleh seluruh Kepala Desa, Kepala Dusun, jajaran UPT Bapenda, serta para pejabat struktural di lingkungan Kecamatan Batang Kuis. Rapat berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan penuh semangat kolaboratif.
Peserta Rakor dan Struktur Kepemimpinan yang Hadir.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Camat Batang Kuis, M. Faisal NST, S.STP, M.AP, dan turut dihadiri. Sekcam Batang Kuis, Juliadi, S.Sos, Kasipem, Yudianta Sitepu, S.STP, Kasikesos, M. Afif Kemal, S.Sos, Kasitrantib, Arapen Ginting, S.Sos, Kasi Kebersihan, Roslinda, Kasi PMD, Pani Anggira, KTU Bapenda Kec. Batang Kuis, Suharningsi, Seluruh Kepala Desa dan Kepala Dusun se-Kecamatan Batang Kuis.
Evaluasi dan Akselerasi Target PBB.
Dalam sambutannya, Camat Batang Kuis, M. Faisal NST menekankan pentingnya peningkatan kinerja perangkat desa dalam mendukung capaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beliau mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, Kecamatan Batang Kuis masih berada di posisi ke-20 dari 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang terkait realisasi PBB.
“Saat ini, masih ada dua desa yang realisasinya belum mencapai 10%, yaitu:
Desa Baru: 9,84%
Desa Payagambar: 9,4%,” ujar Faisal dengan nada serius.
Ia juga mengingatkan bahwa realisasi total PBB Kecamatan Batang Kuis baru menyentuh angka 23,63%, dan mendesak seluruh pihak untuk mempercepat distribusi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada masyarakat.
Paparan KTU Bapenda: Diskon Pajak dan Solusi untuk Warga Kurang Mampu.
Suharningsi, selaku KTU Bapenda Kec. Batang Kuis, menyampaikan beberapa kebijakan strategis untuk mendukung percepatan target PBB:
Diskon 5% pokok PBB bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 – 31 Juli 2025.
Pembebasan pajak bagi warga tidak mampu, melalui proses verifikasi resmi di aplikasi.
Penanganan terhadap lambatnya distribusi SPPT yang berdampak pada keterlambatan pembayaran.
Arahan dari Kepala Seksi, Pelayanan Sosial, Ketertiban, dan Kebersihan.
Kasikesos, M. Afif Kemal, mengimbau agar desa melaporkan data kematian warga secara real time untuk segera didaftarkan melalui aplikasi resmi. Beliau juga meminta agar laporan warga tidak mampu segera diteruskan ke pihak kecamatan.
Kasitrantib, Arapen Ginting, menyatakan bahwa pihaknya siap menerima dan menindaklanjuti laporan terkait izin atau permasalahan ketertiban yang terjadi di desa, serta siap turun langsung ke lokasi jika diperlukan.
Kasi Kebersihan, Roslinda, menyoroti maraknya pengangkutan sampah oleh pihak swasta tanpa izin resmi dari kecamatan. Hal ini dinilai menyebabkan penurunan penerimaan retribusi kebersihan.
“Kami himbau kepada pemerintah desa agar melaporkan pihak swasta yang mengelola sampah tanpa izin. Semua aktivitas pengangkutan sampah di perumahan harus dilaporkan ke Kasi Kebersihan agar bisa ditertibkan,” tegas Roslinda.
Sesi Interaktif, Aspirasi dan Masukan dari Desa.
Rakor juga memberikan ruang dialog antara pemerintah desa dengan pihak kecamatan. Beberapa keluhan yang disampaikan antara lain:
Desa Bintang Meriah: Mengeluhkan aplikasi pelayanan publik yang sering error. Pihak kecamatan memastikan aplikasi kini bisa diakses 24 jam penuh.
Desa Sena: Terkendala dalam pengiriman SPPT PBB ke lahan eks PTPN. Solusinya, kepala dusun diminta segera melaporkan ke UPT Bapenda agar pendataan bisa dilakukan melalui sistem online.
Desa Tanjung Sari: Banyak warga langsung mengurus pembayaran PBB ke tingkat kabupaten. Camat menegaskan bahwa pembayaran hanya diterima melalui link resmi yang telah diberikan oleh kecamatan, bukan melalui jalur kabupaten.
Rapat ditutup dengan sesi foto bersama, menandai komitmen dan sinergi seluruh peserta dalam mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya dalam mewujudkan Deli Serdang yang sehat, tertib, dan berkelanjutan.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi Kecamatan Batang Kuis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kinerja pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian target-target strategis di tahun 2025.
(Team)
