 |
Deliserdang, Faktainews.com | Polemik pengelolaan kawasan hutan lindung oleh PT Tun Sewindu kembali mencuat dan memicu kekecewaan warga. Meski Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, Juliani Siregar, telah menegaskan perusahaan tidak boleh lagi beroperasi di kawasan hutan lindung, namun aktivitas pengelolaan masih berjalan. Bahkan, lahan tersebut kini dipagari kawat berduri.
Kasus ini sempat berkali-kali viral di media sosial dan hingga kini tak kunjung selesai. Warga menilai pemerintah lamban mengambil langkah tegas, sementara perusahaan tetap menguasai lahan yang seharusnya dilindungi.
Kekecewaan masyarakat Desa Rugemuk, Dusun III, Kecamatan Pantai Labu, terutama ditujukan kepada Muhammad Ali, anggota DPRD Deliserdang dari Fraksi PAN. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Rugemuk, berinisial M, menegaskan kepada awak media.
“Percuma ada anggota DPR di kampung kita ini, masalah sekecil ini pun tidak bisa diselesaikan. Seharusnya dia membantu kampung ini.”
Warga menilai, sebagai wakil rakyat asal Pantai Labu, Muhammad Ali seharusnya memperjuangkan nasib masyarakat setempat. Namun, perannya dianggap tidak terasa di tengah gejolak kasus PT Tun Sewindu.
Meski Muhammad Ali sempat berkunjung langsung ke lokasi PT Tun Sewindu, masyarakat menilai langkah tersebut tidak membawa solusi nyata.
“Kalau hanya datang berkunjung tanpa ada hasil, itu sama saja mencari panggung di tengah masyarakat Pantai Labu,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Masyarakat berharap wakil rakyat benar-benar hadir membela kepentingan konstituen, bukan sekadar hadir secara simbolis. “Kalau ada anggota DPR dari kampung ini, seharusnya yang diprioritaskan ya kampung kita dulu,” tambah warga.
Kasus PT Tun Sewindu ini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah dan DPRD Deliserdang. Selain menyangkut pelanggaran di kawasan hutan lindung, kasus ini juga menyangkut krisis kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang seharusnya berdiri di barisan depan membela kepentingan warga.
Reporter: Jansen.
